Pelaksanaan HAM di Indonesia Jeblok!!

Keprihatinan melanda karena ternyata belum ada perubahan yang berarti dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Keprihatinan yang terdalam bahkan dirasakan oleh para korbannya. Makanya tidak heran kalau mereka menganggap pelaksanaan HAM di Indonesia masih jeblok!

Hal ini karena komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan HAM masih rendah, kalau tidak bisa dinilai sangat rendah. Apa yang didengung-dengungkan pemerintah hanya lips service. Tanpa ada tindakan nyata. Buktinya masih banyak kasus HAM yang tak mampu atau ‘tak mau’ diselesaikan secara benar.

Lihat saja Suciwati, janda alm Munir, yang terus berjuang agar kasus pembunuhan suaminya, Munir, sampai kini belum menemukan kejelasan kasus pembunuhan suaminya. Suci pun beranggapan bahwa Indonesia peringkat pertama terburuk dalam penegakan HAM. "Kalau bagi kami para korban, kasus pelanggaran HAM di Indonesia justru semakin lebih buruk bahkan terburuk nomor 1 jika diberi peringkat," ujar Suciwati.

Peringkat buruk itu pantas diberikan karena menurutnya banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga saat ini para pelakunya tidak dijerat hukum sama sekali. Dalam beberapa kasus menurut pengamatan Suci justru pelaku pelanggaran tersebut malah menduduki jabatan penting di negeri ini.

"Seperti pelaku pembunuhan di Tanjung Priok justru pelakunya malah jadi Pangdam di Jawa Barat. Hanya para pelaku lapangannya saja yang dihukum," tambah Suci.

Ia juga mencontohkan bahwa banyak sekali kasus lain yang tak tuntas diberantas. Seperti halnya kasus Trisakti yang hingga saat ini belum ada satupun pelakunya diangkat ke pengadilan bahkan kasus yang menimpa suaminya sendiripun belum ada kejelasan.

"Belum lagi dalam kasus lumpur lapindo, berapa banyak warga yang tidak dipenuhi hak-haknya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kepekaan dari pemerintah untuk menangani masalah HAM di Indonesia," ujarnya geram.

"Pelakunya saya harap segera di seret ke pengadilan dan dihukum tanpa harus pilih-pilih apakah dia pejabat atau bukan," tegasnya.

Penilaian yang tak kalah buruknya diungkap Direktur YLBHI, Patra Zein. Bahkan dia menilai pelaksanaan HAM di Indonesia masih lebih buruk dibanding Malaysia. "Sulit untuk memberikan peringkat, jika dibandingkan dengan Malaysia pun, HAM di Indonesia masih jauh lebih buruk," ujarnya.

Menurut Patra, rakyat Indonesia hingga saat ini belum memperoleh hak sosial politik maupun hak ekonomi sosial budaya, terutama dalam hal pendidikan. Ia mengatakan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling utama.

"Di Indonesia masih banyak sekali orangtua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal setiap warga Negara berhak atas pendidikan yang layak yang sesungguhnya bisa diperoleh dengan cuma-cuma, tetapi di sini, pendidikan sangatlah mahal," katanya.